Logo Bank DKI

Logo Bank DKI merupakan lambang yang tidak hanya merepresentasikan identitas bank, tetapi juga nilai-nilai yang diusung oleh institusi keuangan ini.

Logo Bank DKI didesain dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mencerminkan kekuatan, kepercayaan, dan layanan. Warna yang digunakan dalam logo ini melambangkan integritas dan profesionalisme, yang sangat penting dalam dunia perbankan. Dengan desain yang modern, logo ini juga mengisyaratkan bahwa Bank DKI selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Logo Bank DKI tidak hanya sekedar simbol, tetapi juga merupakan representasi dari visi dan misi bank tersebut. Dalam setiap elemen logo, terdapat makna yang mendalam. Misalnya, bentuk geometris yang digunakan menggambarkan kestabilan dan keberlanjutan, sementara kombinasi warna melambangkan harapan dan kemajuan. Dengan ini, logo Bank DKI berfungsi sebagai pengingat akan komitmen bank untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat.

Sekilas Bank DKI

1961 Pendirian

Bank DKI pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama “PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan di hadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962.

1978 Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Menjadi PD BPD Jaya

Dalam rangka penyesuaian ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 Tahun 1978 tanggal 21 Agustus 1978 tentang Bank Pembangunan Daerah Jakarta (BPD Jaya), bentuk Badan Hukum Perusahaan diubah dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya menjadi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993 dilakukan penambahan modal dasar dari sebesar Rp50.000.000.000 menjadi sebesar Rp300.000.000.000.

1992 Aktivitas Sebagai Bank Devisa

Pada tanggal 30 Nopember 1992, Bank DKI memperoleh ijin untuk melakukan aktivitas sebagai Bank Devisa berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/67/KEP/DIR

1999 Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Menjadi PT. BPD DKI Jakarta

Pada tanggal 1 Februari 1999, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta selaku Pemegang Saham menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta, sehingga bentuk Badan Hukum Perusahaan yang semula Perusahaan Daerah (PD) berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dasar sebesar Rp700.000.000.000 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 4 tanggal 6 Mei 1999 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H., di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C-8270.HT.01.01.Th. 99 tanggal 7 Mei 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 45, Tambahan No. 3283 tanggal 4 Juni 1999

2004 Pendirian Unit Usaha Syariah

Ruang lingkup kegiatan Bank adalah untuk menjalankan aktivitas umum perbankan. Pada tanggal 30 Nopember 1992, Bank DKI memperoleh ijin untuk melakukan aktivitas sebagai Bank Devisa berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 25/67/ KEP/DIR. Pada bulan Maret 2004, Bank DKI mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 6/39/DpbS, tanggal 13 Januari 2004 tentang prinsip pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank

2008 Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Menjadi PT. Bank DKI

Dalam rangka penyesuaian ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bank DKI melakukan perubahan Anggaran Dasar termasuk penambahan modal dasar menjadi Rp1.500.000.000.000 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 21 tanggal 12 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank DKI yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-79636.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008.

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 09 tanggal 5 November 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank DKI yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan penambahan modal dasar yang semula Rp1.500.000.000.000 menjadi Rp3.500.000.000.000 dan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-57968.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Perubahan modal dasar ini telah didudukkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2012.

Logo Bank DKI

Website : www.bankdki.co.id